Cara Pesan Seragam Dinas FOPPSI Resmi

Assalamu alaikum, salam sejahtera buat seluruh rekan-rekan Operator Pendataan Sekolah dimanapun anda berada, baik Operator Pendataan Sekolah yang berada di bawah naungan Kemendikbud maupun Kemenag. terkait dengan masalah pemesanan baju seragam FOPPSI yang belum terakomodir dengan baik, maka dengan ini saya sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemesanan baju tersebut.

1. silahkan anda kirimkan data lengkap dengan format ‪#‎nama‬ lengkap (huruf kapital)‪#‎ukuran‬ baju#alamat lengkap pengiriman, via sms ke nomor 087775919127
2. Harga seragam FOPPSI terbagi menjadi 2 : Lengan Panjang Harga Rp. 135 Ribu (belum Ongkir) sedangkan Lengan Pendek Harga Rp. 125 Ribu (belum Ongkir)
3. Lakukan pengecekan harga ongkos kirim melalui situs resmi pelayanan ekspedisi, dalam hal ini contoh : JNE dengan kota pengiriman dari Bandung
4. setelah anda melakukan pengecekan harga Ongkos Kirim, silahkan anda transfer dana ke no. Rek. BRI Atas Nama Deny Hendraya, NO. 4175-0100385-2-50-6 sebesar harga baju + Ongkos Kirim ditambah 3 digit nomor akhir HP anda, contoh : harga seragam+harga Ongkir Rp. 150.000, dan misal no HP anda 08123456789, maka jumlah transfer harus Rp. 150.789,-
5. Jika dirasa antara harga seragam dan harga Ongkos Kirim lebih besar harga ongkos kirim, silahkan anda bicarakan dengan rekan OPP di sekitar anda, sekaligus sebagai ajang pertemuan awal, dalam rangka pembentukan FOPPSI di daerah anda, jika belum ada kepengurusan.
6. Bukti transfer HARUS dikirim dalam softcopy ke email or.foppsi@gmail.com dengan subyek BUKTI TRANSFER.

Untuk Model Seragamnya dapat anda lihat pada foto di bawah ini :

Read More

CARA PENGISIAN NOMOR REGISTRASI PERPUSTAKAAN PADA DAPODIKDASMEN TAHUN 2016

Selamat Datang !

Berikut Panduan Pengisian Sarpras Perpustakaan Dapodikdas 410 Semester Genap tahun 2016. Pada Pembaruan] Kolom "No. Registrasi Perpustakaan" di tabel Prasarana. Nomor Registrasi perpustakaan hanya diisi untuk Prasarana yang memiliki jenis prasarana:

a. Perpustakaan

b. Perpustakaan Multimedia

Selain dua jenis prasarana diatas, Nomor Registrasi Perpustakaan dapat dikosongkan

Nomor Registrasi perpustakaan didapat dari website resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia denga alamat http://npp.pnri.go.id/. Caranya adalah sebagai berikut:

Akses alamat website http://npp.pnri.go.id/ lalu akan muncul halaman utama website Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Pilih menu Aplikasi NPP

Pada aplikasi NPP pilih menu Profille Perpustakaan

Cari NPP dengan memasukan nama perpustakaan

Jika Tidak Ditemukan, maka silahkan coba daftar Profile Perpusatakaan Sekolahnya Dengan Cara :

Klik Menu Registrasi NPP Baru

Lengkapi data perpustakaan sekolahnya.

Demikian dnan terima kasih!

Read More

PERSIAPAN PEMBENTUKAN FOPPSI KABUPATEN JENEPONTO

Berbagai upaya telah dilakukan oleh teman-teman operator Jeneponto untuk memperjuangkan nasib para operator sekolah, salah satunya dengan memperjuangkan supaya operator diSK-kan langsung oleh dinas pendidikan sekaligus dalam SK tersebut ditentukan rincian honor standar yang harus dibayarkan oleh para kepala sekolah pada setiap pencairan dana BOS. Langkah ini diambil supaya ada legitimasi hukum yang kuat terhadap nasib dan kesejahteraan para Operator Sekolah. Sehingga, memilik daya pressur yang kuat terhadap para kepala sekolah untuk memperhatikan honor para operator. (Kontrbt: Anwar, S.Pd)

Read More

Kriteria Guru Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional

Subsidi Tunjangan Fungsional diberikan kepada guru bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tak hanya STF atau subsidi Tunjangan Fungsional namun Guru Non PNS akan diberikan kesetaraan jabatan dan pangkat yang dimilikinya saat ini. Berikut ini adalah beberapa syarat kriteria guru non pns penerima dan untuk mendapatkan subsidi tunjangan fungsional tahun 2016 yang mana hal ini masih mengacu pada syarat dan kriteria penerima subsidi tunjangan fungsional guru non pns, guru honorer, guru swasta 2014-2015 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang dibuktikan dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan.
2. Memiliki masa kerja sebagai guru secara terus menerus sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun dengan ketentuan, terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2006 secara terus menerus bagi GBPNS yang bertugas di se satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan pertama sebagai guru.
3. Memenuhi kewajiban melaksanakan tugas minimal 24 jam tatap muka per minggu bagi guru yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pembagian Tugas Mengajar oleh Kepala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat atau ekuivalen dengan 24 jam tatap muka per minggu setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan mengajar minimal enam (6) jam tatap muka per minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor.
5. Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan mengajar minimal dua belas (12) jam tatap muka per minggu atau membimbing delapan puluh (80) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor.
6. Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala unit produksi mengajar minimal dua belas (12) jam tatap muka per minggu.
7. Guru yang bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling paling sedikit mengampu seratus lima puluh (150) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan.
8. Guru yang bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit enam (6) jam tatap muka per minggu.
9. Guru yang bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan khusus seperti pada daerah perbatasan, terluar, terpencil, atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
10. Guru yang berkeahlian khusus yang diperlukan untuk mengajar mata pelajaran atau program keahlian sesuai dengan latar belakang keahlian langka yang terkait dengan budaya Indonesia.
11. Guru yang tidak dapat diberi tugas pada satuan pendidikan lain untuk mengajar sesuai dengan kompetensinya dengan alasan kesulitan akses dibandingkan dengan jarak dan waktu.
12. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).
13. Memiliki nomor rekening tabungan yang masih aktif atas nama penerima STF.
14. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik.

Sumber : http://www.newsfarras.com/

Read More